ada yang salah ketika seorang pejabat publik divonis empat tahun enam bulan penjara hanya karena menjalankan kebijakan yang sudah menjadi wewenangnya, tanpa ada bukti mens rea (niat jahat), dan tanpa ada satu rupiah pun yang masuk ke kantong pribadinya; dan yang lebih salah lagi saat semua itu terjadi karena ia berada di sisi yang bersebrangan dengan kekuasaan.

di threads, saya melihat ada komentar yang berbunyi kurang lebih begini, “siapa sih emang Tom Lembong harus dibela sebegitunya?’

bukan bermaksud untuk menjadi lebih pintar dari orang yang menuliskan komentar. tapi minimal jangan menunjukkan kebodohan sendiri di media sosial.

kasus Tom Lembong bukan hanya tentang korupsi. dan memang kita tidak perlu membuang energi membela koruptor. tapi, ini adalah kriminalisasi kebijakan publik, karena tidak ada unsur korupsi yang terbukti secara utuh dalam putusan tersebut; yang artinya ini adalah bentuk balas dendam terhadap mereka yang memilih untuk tidak ikut barisan kekuasaan; dan tentang bagaimana hukum bisa dijadikan alat politik.

itulah alasan kenapa kita harus bersuara membela Tom Lembong!

ini adalah cara untuk kita membela diri sendiri dari kesewenang-wenangan orang yang punya kuasa pada mereka yang suaranya berbeda. jika Tom Lembong dengan jaringan yang tak perlu diragukan bisa kena, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? bisa mati kita.

hukum tidak boleh digunakan untuk menghukum pilihan politik.

kita bisa lihat pada pesta demokrasi sebelumnya, Tom Lembong berdiri sebagai bagian dari kubu oposisi. dalam kampanye mendukung pasangan calon tertentu, ia juga lantang mengkritik kekuasaan, bicara soal arah ekonomi yang tidak pro-rakyat, dan memperjuangkan nilai transparansi. setelah pesta berakhir, kejadian yang terjadi pada tahun 2016 dibuka, dibongkat, dan langsung duduk ke meja hijau pengadilan. padahal pejabat lain pun pernah melakukan hal yang sama. ada yang aneh?

oposisi bukan hal yang membahayakan, justru dalam sistem demokrasi kita membutuhkan oposisi demi kestabilan. jika pihak oposisi dihukum karena alasan yang lemah, itu bukan hanya serangan untuk Tom Lembong, tapi peringatan buat siapa pun yang berniat menyuarakan pendapat berbeda dari penguasa.

bagaimana bisa seseorang dihukum padahal tidak ada bukti kuat? tak ada aliran uang, tak ada keuntungan pribadi, dan bahkan tak ada niat jahat.

itu semua dijelaskan sendiri oleh majelis hakim. tidak ada gratifikasi, tidak ada aliran uang, tidak ada persekongkolan niat jahat. lantas di mana letak korupsinya? apakah memberi izin impor tanpa rekomendasi kementerian lain adalah kejahatan korupsi? ini urusan administratif, bukan kriminal.

jika kebijakan dan urusan administratif bisa dijadikan dasar mengkriminalisasi seseorang, maka ini sangat buruk dampaknya; siapa yang mau mengambil keputusan jika bisa berujung pada jeruji? anak-anak muda pun akan enggan masuk ke politik jika lingkungannya benar-benar tidak sehat begitu.

hukum itu harus bicara bukti, bukan asumsi.

dalam kasus Tom Lembong, bukti kerugian negara tidak solid. perhitungan kerugian didasarkan pada potensi kerugian karena PPI dan BUMN tidak dilibatkan, bukan karena ada uang negara yang benar-benar hilang. ini benar-benar lemah dan bahkan pakar hukum pidana Prof. Abdul Fickar Hadjar menyebut vonis ini sangat norak! dan vonis ini buka membahayakan; bukan cuma Tom Lembong, kita bisa jadi sasaran berikutnya hanya berdasarkan potensi/asumsi.

jadi, ini bukan tentang Tom Lembong!

ini tentang bagaimana kita berjuang dan bersuara lantang pada mereka yang menggunakan hukum untuk membungkam dan membantai seseorang hanya karena beda jalan yang dilalui atau dendam karena ketersinggungan yang dirasakan oleh orang yang berkuasa.

jika kita diam ketika seseorang dihukum karena berbeda suara, itu sama saja kita membuka pintu untuk hal yang sama terjadi ke orang lain; termasuk kita. sama seperti saat kita tidak satu suara saat ada konstitusi diacak-acak, ke depannya jangan heran akan ada hal lain yang dirusak demi sebuah kepentingan dan lancarnya rencana jahat; karena salah kita yang tak sama-sama bersuara menolak kesewenang-wenangan yang merusak demokrasi dan meritokrasi di republik ini.

ini aku lagi bicara apa sih?

sekian dan terima kasih.

Dayat Piliang